JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) R. Harisandi Savari mengingatkan pemerintah bahwa keberhasilan implementasi program bahan bakar B50 sangat ditentukan oleh kesiapan di lapangan. Dimulainya kebijakan itu menjadi perhatian serius baginya.
Sebagai legislator yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Harisandi menekankan bahwa jaminan kualitas produk, kepastian rantai pasok, hingga stabilitas harga mutlak dipenuhi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tantangan teknis dalam masa transisi energi ini dinilai sangat besar, terutama terkait konsistensi distribusi komoditas biodiesel hingga ke tingkat daerah.
“Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan implementasinya berjalan baik di lapangan. Pemerintah harus menjamin pasokan biodiesel tetap tersedia, kualitas BBM terjaga, serta tidak menimbulkan gejolak harga maupun gangguan distribusi, khususnya di daerah,” tegas Harisandi di Surabaya, Senin (13/7/2026).
Secara prinsip, legislator PKS ini menyambut baik langkah taktis pemerintah yang resmi meresmikan implementasi biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi strategis untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus memangkas angka impor bahan bakar minyak (BBM).
“Kami menyambut baik peresmian program B50 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan sawit serta memperkuat ekonomi nasional,” urainya.
Agar kebijakan nasional ini memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan bagi daerah, Harisandi meminta pemerintah pusat tidak sekadar memosisikan Jawa Timur sebagai pasar konsumsi atau wilayah perlintasan logistik semata.
Dengan kekuatan sektor industri, kawasan pelabuhan, dan jaringan logistik yang dimiliki, Jawa Timur dinilai berpeluang besar menjadi salah satu motor pengembangan industri bioenergi nasional melalui penguatan sektor hilir.
Baca Juga : Realisasi Belanja Infrastruktur Rendah, Banggar DPRD Jatim Tuntut Skema Anggaran Pra-Kontrak
“Bagi Jawa Timur, kami berharap kebijakan ini mampu memberikan multiplier effect terhadap sektor industri, logistik, dan pelabuhan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendorong agar Jawa Timur memperoleh manfaat ekonomi melalui penguatan industri hilir bioenergi, bukan hanya menjadi pasar konsumsi,” cetusnya.
Harisandi berharap implementasi B50 tidak hanya menjadi kebijakan transisi energi, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan energi nasional, serta menghadirkan manfaat nyata bagi daerah, termasuk Jawa Timur.
