JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi menyerahkan 35 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada 35 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
Dalam proses penyerahan SLHS kepada 35 SPPG yang secara simbolis diwakili oleh lima SPPG ini, Sanusi didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang drg. Wiyanto Wijoyo.
Baca Juga : Perkuat Pemenuhan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Kediri, DP3AP2KB Gelar Sosialisasi
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu menyampaikan, penyerahan SLHS kepada 35 SPPG ini merupakan upaya dari Pemkab Malang untuk memenuhi hak masing-masing SPPG yang telah mengurus segala macam persyaratan administratif guna pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman dan sehat.
"Kepemilikan SLHS ini merupakan bagian dari persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan harus dipenuhi oleh masing-masing SPPG untuk melaksanakan Program MBG," ungkap Sanusi kepada JatimTIMES.com, Jumat (7/11/2025).
Pihaknya menyebut, bahwa dalam pengurusan hingga penerbitan SLHS tidak dipungut biaya atau gratis. Sehingga, Sanusi mendorong kepada setiap SPPG di Kabupaten Malang agar dapat memenuhi persyaratan terkait kepemilikan SLHS.
Karena kepemilikan SLHS bagi setiap SPPG merupakan kewajiban sebagai bukti bahwa SPPG tersebut telah menjalankan tahapan-tahapan dalam penyajian Program MBG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan begitu, para penerima manfaat Program MBG di Kabupaten Malang mulai dari pelajar, ibu menyusui, ibu hamil hingga balita bisa menikmati makanan dari Program MBG dengan tenang, senang dan kenyang.
"Kepemilikan SLHS ini juga untuk meminimalkan (terjadinya keracunan dari paket MBG) dan mencegah terjadinya penyakit yang tidak mengenakkan," jelas Sanusi.
Pihaknya juga mewanti-wanti kepada setiap SPPG agar dapat melaksanakan Program MBG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang akan melaporkan ke BGN.
Baca Juga : Pemkab Malang dan Komisi IX DPR RI Komitmen Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan Jiwa
"Kalau SPPG nggak menjalankan sesuai dengan ketentuan dan kalau asal-asalan ya nanti satgas kita akan melaporkan ke BGN," tegas Sanusi.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi selaku Sekretaris I Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang mengatakan, hingga awal November 2025 sudah ada 110 SPPG berdiri di Kabupaten Malang.
"Data MBG saat ini yang sudah running (beroperasi) 87 SPPG, SPPG yang dipersiapkan running ada 23. Sehingga untuk jumlah seluruhnya ada 110 SPPG dari total target data BGN yakni 233 SPPG," jelas Mahila.
Dari total 87 SPPG yang telah berdiri dan beroperasi, melayani pemberian Program MBG kepada 251.510 penerima manfaat dari total target yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebanyak 698.855 penerima manfaat yang terdiri dari siswa Paud, TK/KB, PKBM, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Ibu Menyusui, Ibu Hamil hingga Balita.
"Kemudian untuk data kepemilikan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dari SPPG yang ada, dari yang berjumlah 110 SPPG, sudah terbit SLHS sebanyak 35 SPPG, kemudian SLHS yang belum terbit sebanyak 50 sedang berproses," pungkas Mahila.
