JATIMTIMES - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menghadirkan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) ternyata tidak berjalan mulus. Setelah beberapa lokasi yang diajukan kandas karena terbentur aturan dan persyaratan dari pemerintah pusat, kini lahan seluas 5,4 hektare di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, menjadi harapan terakhir agar proyek tersebut dapat segera terealisasi.
Lahan yang disiapkan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan pendidikan terpadu Sekolah Rakyat yang menampung jenjang SD, SMP hingga SMA. Keberadaan kampus permanen itu dinilai penting karena hingga kini pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Malang masih mengandalkan fasilitas sementara.
Baca Juga : Viral Pawai Dukungan MBG Libatkan Siswa, Melanggar Perlindungan Anak?
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengungkapkan bahwa proses pencarian lokasi pembangunan tidak mudah. Sejumlah titik yang sebelumnya diajukan harus gugur setelah melalui evaluasi pemerintah pusat.
Menurut Donny, usulan awal berada di kawasan Politeknik Kota Malang (Poltekom). Namun lokasi tersebut tidak memenuhi ketentuan karena pemerintah pusat menghendaki pembangunan dilakukan di atas lahan kosong yang dapat dibangun dari tahap awal.
"Usulan lokasi pertama yang diajukan di lahan Poltekom ini, tetapi tidak mendapat persetujuan karena pemerintah pusat menginginkan pembangunan dilakukan di lahan kosong yang dapat dibangun dari nol," ujarnya.
Setelah itu, Pemkot Malang mengalihkan usulan ke kawasan sekitar GOR Ken Arok. Namun opsi tersebut kembali menemui hambatan lantaran sebagian wilayah masuk kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbatasan langsung dengan lahan milik warga.
"Kemudian kami mengusulkan lahan di sekitar GOR Ken Arok. Namun usulan tersebut juga menghadapi kendala karena sebagian area masuk dalam Ruang Terbuka Hijau dan berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat," kata Donny.
Di tengah kebuntuan tersebut, lahan di Arjowinangun akhirnya muncul sebagai alternatif yang paling memungkinkan. Meski masuk kawasan RTH, area tersebut berupa lapangan sepak bola lingkungan yang masih dapat dialihfungsikan dengan syarat pemerintah menyediakan fasilitas pengganti.
Donny mengatakan, koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah dilakukan. Hasilnya, perubahan fungsi lahan dimungkinkan selama lapangan sepak bola yang terdampak diganti di lokasi lain.
Baca Juga : Dua Guru MTsN 2 Kota Malang Sabet Juara 1 dan 2 Olimpiade Informatika Nasional
"Sudah ada koordinasi dengan Kementerian ATR. Bisa dilakukan perubahan, tetapi harus ada penggantian lapangan sepak bola di lokasi lain," jelasnya.
Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, kompleks Sekolah Rakyat di Arjowinangun akan menjadi pusat pendidikan terpadu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Malang. Konsep yang diterapkan mencakup pendidikan berkelanjutan dari tingkat dasar hingga menengah atas dalam satu kawasan.
"Kalau Sekolah Rakyat itu konsepnya memang dari SD sampai SMA," tegas Donny.
Pemkot Malang menargetkan pembangunan dapat dimulai pada tahun 2026. Kehadiran gedung permanen dinilai menjadi kunci agar Kota Malang dapat mengembangkan program Sekolah Rakyat secara lebih maksimal, termasuk membuka jenjang pendidikan yang saat ini belum bisa dijalankan.
"Harapan kami tahun ini bisa terbangun. Sehingga anak-anak Sekolah Rakyat yang saat ini masih menempati lokasi sementara bisa dipindahkan ke gedung permanen," pungkasnya.
