JATIMTIMES – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas, memberikan peringatan keras terkait kesiapan provinsi dalam menghadapi fenomena kemarau panjang tahun ini. Periode kemarau lebih kering yang diprediksi berlangsung mulai Mei hingga akhir tahun 2026 ini, harus diwaspadai.
Puguh menegaskan bahwa kekeringan ekstrem di 800 hingga 900 desa di Jatim yang sebenarnya hampir terjadi tiap tahun, bukan sekadar krisis air bersih domestik, melainkan ancaman nyata yang menciptakan efek domino: mulai dari gangguan kesehatan mental warga hingga goyahnya sektor pertanian nasional.
Baca Juga : Tumpahan Solar di Bangkalan Celakai Puluhan Pemotor, Harisandi DPRD Jatim Desak Evaluasi Distribusi BBM
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini menilai sektor pertanian hortikultura berada dalam posisi paling rentan. Sebagai lumbung pangan yang menyuplai kebutuhan di 19 provinsi Indonesia Timur, kegagalan mitigasi air di Jatim dikhawatirkan akan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian ekonomi di tingkat pasar.
Puguh menyoroti bahwa rutinitas penanganan kekeringan selama ini masih bersifat kuratif yang tidak menyentuh akar permasalahan. Ia mengkritik keras pola pemerintah yang selalu mengandalkan bantuan tangki air tanpa adanya solusi permanen, yang dampaknya langsung memukul kondisi psikologis masyarakat di pedesaan.
"Namanya orang darurat air, air itu kan sudah enggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Apalagi bantuannya belum datang kemudian masih ada kendala, itu pasti stres, beban psikologisnya luar biasa," ungkap Puguh dalam Podcast NGODE (Ngobrol Bareng Dewan) yang tayang di kanal YouTube JTNTV milik JatimTIMES pada Senin (4/5/2026).
Secara sosial, ketidakpastian akses air ini dinilai merusak kualitas hidup warga secara fundamental. Puguh menegaskan bahwa pendekatan 'pemadam kebakaran' ini harus dihentikan karena rakyat tidak boleh dibiarkan dalam kecemasan setiap musim kemarau.
"Selama ini pendekatannya itu kuratif, bukan preventif, bukan mitigatif. Ini seperti orang panas dikasih obat penurun panas, tapi tidak dicari tahu infeksinya karena apa," tambah legislator asal Dapil Malang Raya itu.
Lebih jauh, Puguh membedah implikasi kekeringan terhadap stabilitas ekonomi makro. Mengingat posisi strategis Jatim sebagai motor penggerak ekonomi nasional, krisis air di wilayah ini disebutnya akan mengguncang ketahanan pangan di tingkat pusat.
"Jawa Timur penyumbang 25 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu kan dahsyat sekali dan rata-rata dari sektor pertanian. Kita adalah pemasok bahan pangan untuk 19 provinsi di Indonesia Timur. Jika 800 desa produktif ini kering, maka kedaulatan pangan kita yang goyah," tegasnya.
Baca Juga : Bukan Air Putih atau Kopi, Ini Minuman Pagi yang Diyakini Bantu Awet Muda
Guna menyelamatkan sektor pertanian dan stabilitas sosial, dewan mendorong peralihan radikal ke infrastruktur permanen melalui pembangunan sumur artesis dalam (di atas 120 meter) dan sistem pipanisasi. Strategi ini mencakup klasterisasi desa berbasis risiko ekstrem dan sinergi fiskal antara APBD Provinsi, APBN, serta APBD Kabupaten.
Puguh menekankan perlunya dukungan naskah akademik yang kuat untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa investasi air di Jatim adalah langkah strategis untuk menyelamatkan aset ekonomi nasional. "Membangun satu atau dua titik sumur bor per dusun di wilayah terdampak akan menghilangkan beban psikologis masyarakat," jelasnya.
Puguh memungkasi penjelasannya dengan menekankan bahwa kunci penyelesaian masalah ini bukan pada ketersediaan data, melainkan pada kemauan politik pemangku kebijakan.
"Kita tidak bisa hanya menyiapkan tangki air. Masyarakat di apapun situasi musimnya, di apapun situasi cuacanya, mereka harus sudah siap, ketersediaan air bersih sudah ada. Ini soal mau atau tidak kita menjadikan infrastruktur air sebagai prioritas utama demi rakyat," tutupnya.
