3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, SBY dan Malaysia Minta PBB Bertindak Tegas

JATIMTIMES - Gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon menjadi perhatian serius. Insiden yang terjadi di tengah konflik tersebut memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY serta pemerintah Malaysia yang sama-sama mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah tegas.

Melalui akun media sosial X, Minggu (5/4/2026), SBY menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya tiga prajurit terbaik Indonesia. Ia mengaku turut merasakan kesedihan yang dialami keluarga korban.

Baca Juga : Penggembala Sapi Dilaporkan Hilang di Hutan, Tim Gabungan Lakukan Pencarian

“Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenazah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar,” tulisnya.

SBY menegaskan bahwa menjadi seorang prajurit berarti siap menghadapi risiko besar, termasuk mengorbankan nyawa. Namun, ia menilai kondisi di lapangan saat ini sudah melampaui batas aman bagi pasukan penjaga perdamaian.

SBY juga menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta dilakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Menurutnya, proses penyelidikan tetap harus dilakukan secara transparan meski berada di tengah situasi konflik.

“Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal,” ungkapnya.

Ia turut mengingat pengalamannya saat bertugas dalam misi PBB di Bosnia pada 1995–1996. Dari pengalaman itu, ia menilai investigasi tetap bisa dilakukan meski dalam kondisi yang tidak ideal.

Dalam pernyataannya, SBY menyoroti perubahan kondisi di wilayah penugasan pasukan PBB di Lebanon. Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya pasukan penjaga perdamaian tidak dipersenjatai untuk pertempuran, melainkan bertugas menjaga stabilitas.

Awalnya, pasukan ditempatkan di kawasan “Blue Line” sebagai garis pemisah antara Israel dan Lebanon. Namun kini, situasi di lapangan berubah drastis karena wilayah tersebut telah menjadi area pertempuran aktif.

“Sekarang ini, kenyataannya mereka sudah berada di ‘war zone’, yang sehari-hari berkecamuk pertempuran antara Israel dan Hizbullah,” kata SBY.

Ia juga menyebut adanya laporan bahwa pergerakan pasukan Israel telah melewati batas tersebut. Hal ini membuat posisi pasukan penjaga perdamaian menjadi sangat rentan.

Melihat kondisi yang semakin berisiko, SBY mendorong PBB untuk segera mengambil keputusan penting. Ia mengusulkan agar misi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dihentikan sementara atau dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

“Seharusnya PBB segera mengambil keputusan tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran,” tegasnya.

Ia juga meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang guna membahas situasi tersebut dan menghasilkan keputusan yang jelas. SBY menekankan bahwa PBB harus bersikap adil tanpa standar ganda.

Baca Juga : Rayakan Paskah di Rumah: 8 Aktivitas Seru Bersama Keluarga yang Wajib Dicoba

Indonesia sendiri memiliki kontribusi panjang dalam misi perdamaian dunia. SBY mengungkapkan bahwa pengiriman pasukan ke Lebanon merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global.

Sejak pertama kali mengirim Kontingen Garuda pada 2006, Indonesia telah berkali-kali berpartisipasi dalam misi tersebut. Hingga kini, puluhan rotasi pasukan telah diberangkatkan dengan masa tugas rata-rata satu tahun.

SBY pun menyampaikan pesan khusus kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon agar tetap semangat dan menjaga keselamatan.

“Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan jaga diri. Keluarga menunggu kepulangan kalian di Tanah Air,” pesannya.

Malaysia Ikut Mendesak PBB

Desakan serupa juga disampaikan oleh pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra). Dalam pernyataan resminya di Kuala Lumpur, Malaysia meminta Dewan Keamanan PBB segera bertindak untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian.

“Malaysia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas, termasuk memastikan perlindungan segera bagi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan,” demikian pernyataan tersebut, dikutip dari Antara, Minggu (5/4/2026).

Malaysia juga mengecam serangan terhadap pasukan UNIFIL yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Mereka menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.

“Kami menyerukan kepada semua pihak untuk memastikan keselamatan personel PBB serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kekebalan dan integritas misi-misi PBB,” lanjut pernyataan tersebut.

Insiden ini kembali menegaskan tingginya risiko yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik. Tekanan terhadap PBB untuk meningkatkan perlindungan terhadap personelnya pun semakin menguat.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa misi perdamaian tidak pernah lepas dari ancaman. Di tengah konflik yang terus berlangsung, keselamatan para penjaga perdamaian kini menjadi isu yang mendesak untuk segera ditangani.