Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Harus Terpenuhi | Ponorogo TIMES

Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Harus Terpenuhi

Jun 19, 2018 19:25
Lutfi Utomo, Manajer Marketing JombangTIMES.
Lutfi Utomo, Manajer Marketing JombangTIMES.

Pada proses demokrasi di Indonesia, semua warga negara memiliki hak yang sama dalam berpolitik dan bernegara. Termasuk juga pada warga penyandang disabilitas, yang memiliki hak dalam proses demokrasi di negeri ini.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, yang dimaksud dengan  Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kesamaan hak yang dimaksud adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Salah satu aspek yang juga disebutkan dalam Undang –Undang penyadang disabilitas pada pasal 13 adalah hak politik.

Memperhatikan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan terhadap adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak politik.

Maka dalam upaya memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak kostitusi warga negara Indonesia Penyadang disabilitas, Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 Pasal 5 mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat  mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggra Pemilu.

Untuk menjamin pemenuhan hak politik Penyadang Disabilitas sebagaimana diatur dalam UU Pemilu tersebut, KPU dan Bawaslu harus memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) benar-benar menjalankan fungsinya.

Data pemilih disabilitas perlu disikapi dengan bijaksana dalam menyusun Daftar Pemilih Tetal (DPT). Data tersebut menjadi acuan agar fasilitas (sarana dan prasarana, red) bagi Penyandang Disabilitas di TPS terpenuhi dan tepat sasaran. Dan juga tidak kalah penting adalah pendidikan politik bagi pemilih disabilitas.

Jika mereka mendapat sosialisai mengenai informasi Pemilu dengan baik, pemilih disabilitas dipercaya mampu memahami peta politik saat pilkada atau pemilu berlangsung. Agar pemilih disabilitas benar benar memahami konsekuensi dari setiap keputusan politik yang dibuatnya.

Disisi lain  melindungi Penyandang Disabilitas dari eksploitasi sosial-politik. Akurasi KPU dalam menggali data pemilih disabilitas akan menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.(*)

Topik
berita jombang Hak Politik Penyandang disabilitas proses demokrasi

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya