JATIMTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa (13/1/2026). Melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas), KPK menggelar Safari Keagamaan Antikorupsi di Aula Kanwil Kemenag Jatim.
Dalam kegiatan bertema “Strategi Trisula Pencegahan Korupsi Bidang Keagamaan” itu, hadir Pimpinan KPK RI Ibnu Basuki Widodo sebagai narasumber utama. Ia menyampaikan materi mengenai strategi Trisula Pencegahan Korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, penindakan, serta penguatan peran serta masyarakat.
Baca Juga : SMA Taruna Nusantara Bukan Pertama di Jatim, Ini Daftar 6 SMA Taruna yang Sudah Lebih Dulu Berdiri
“Integritas harus ditanamkan sejak dini dan dirawat secara berkelanjutan. Melalui pendidikan, seseorang akan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan korupsi,” ungkapnya.
Pada aspek pencegahan, Ibnu menekankan pentingnya perbaikan sistem. Menurutnya, pencegahan korupsi dilakukan dengan membangun sistem yang tertutup terhadap peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Sementara pada aspek penindakan, ia menyebutkan bahwa langkah tersebut bertujuan memberikan efek jera, dengan dukungan peran aktif masyarakat.
Dalam paparannya, Ibnu juga menjelaskan 30 bentuk tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, serta menegaskan pentingnya penerapan sembilan nilai integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Terkait kolaborasi, Ibnu menyampaikan bahwa Kementerian Agama merupakan mitra strategis KPK dalam upaya pendidikan dan pencegahan korupsi. Sejumlah program kerja sama yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain penyelenggaraan e-learning gratifikasi, Safari Keagamaan Antikorupsi di beberapa Kanwil Kemenag, serta penerbitan buku Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif Agama di Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenag Jatim Akhmad Sruji Bahtiar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI yang dinilai memberikan penguatan signifikan terhadap komitmen integritas di lingkungan ASN Kementerian Agama. Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperdalam pemahaman sekaligus menguatkan implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Gelar Harmonisasi Toleransi Disabilitas, Dinas Pendidikan Jatim Apresiasi SLB Jabon
Ia menegaskan bahwa integritas bukan sekadar prinsip moral, melainkan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik yang bersih dan akuntabel. “Jabatan merupakan amanah, bukan fasilitas. Oleh karena itu, harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Melalui Safari Keagamaan Antikorupsi ini diharapkan dapat semakin memperkuat budaya integritas di lingkungan ASN Kemenag, mendorong pencegahan korupsi melalui edukasi dan perbaikan sistem, serta meningkatkan peran serta masyarakat keagamaan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
