JATIMTIMES - Perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu cukup menghawatirkan. Selama delapan bulan di tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu mencatat belasan kasus kekerasan perempuan dan anak. Banyaknya kasus yang mencuat didominasi orang terdekat korban.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Batu Amida Yusiana. Menurut penjelasannya, laporan didapati dari masyarakat yang tersosialisasi, hingga pegawai Pemkot Batu sendiri. "Tahun 2025 banyak kasus perempuan dewasa' sebagai korban. Tahun lalu banyak kasus anak," jelas Amida saat ditemui JatimTIMES, belum lama ini.
Baca Juga : Daftar iPhone yang Kebagian iOS 26 dan Fitur Terbarunya
Ia merincikan, ada 14 kasus selama Januari hingga Agustus 2025. Sebanyak 5 di antaranya merupakan kasus anak, sisanya kasus melibatkan korban perempatan dewasa. Sedangkan sepanjang tahun lalu, secara keseluruhan mencapai 41 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Amida membeberkan, banyak laporan akhirnya didapati pasca adanya sosialisasi di lingkungan masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui kelompok satuan pendidikan hingga pemerintahan.
"Rata-rata (pelaku dan korban terlibat) keluarga terdekat, saudara. Kalau perempuan dewasa kebanyakan suami, sedangkan anak, dilakukan teman sekolah, termasuk bullying," rincinya.
Banyaknya kasus dilaporkan juga dianggap pertanda baik karena berhasil memberikan informasi dan sosialisasi masyarakat. Sebab, sebelumnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan terdekat masyarakat dianggap tabu, bahkan aib. "Bahkan dilaporkan pegawai Pemkot atau ASN sendiri," sebutnya.
Amida berujar, banyak di antara kasus tersebut dilaporkan ke polisi untuk diproses secara hukum. Dengan dilaporkan secara hukum, pihak DP3AP2KB mendampingi prosesnya hingga rampung.
Baca Juga : Meski Honor Dicabut, KONI Malang Pastikan Dana Pembinaan Atlet Tetap Aman Pasca-Permenpora 12/2024
Melalui upaya sosialisasi, pihaknya menegaskan bahwa tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak turut berperan. Utamanya untuk anak harus ada pola asuh yang tepat.
"Anak juga harus didorong menjadi agen perubahan, aktif melaporkan jika di lingkungan sekitar melihat pelanggaran terhadap hak-hak anak terkait kekerasan," imbuhnya.
