JATIMTIMES – DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan atensi serius terhadap perubahan iklim yang kini kian sulit diprediksi, terutama terkait ancaman kekeringan yang mulai membayangi sektor pertanian. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim, Hadi Setiawan.
Ia menilai, ketidakpastian musim yang terjadi saat ini menuntut kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat untuk memastikan stabilitas pangan dan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Baca Juga : Jalan Surabaya Tetap Zona Larangan PKL, Satpol PP Tegas Lakukan Penertiban
Hadi Setiawan menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat yang siap hadir dalam setiap kondisi sulit yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kondisi alam saat ini sudah sangat berbeda dan tidak lagi bisa diprediksi secara konvensional seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Memang kondisi ini, alam juga tidak seperti bayangan kita masih kecil dulu, seperti musim saat ini kam tidak pasti. Hari ini kan tidak bisa diprediksi," ujar Hadi Setiawan, Selasa (7/4/2026).
Ia menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak boleh absen. "Jadi pemerintah harus hadir, Pemerintah Jawa Timur harus hadir dalam setiap ada kegiatan, baik itu musibah maupun proses alam," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Jatim memastikan bahwa dalam proses penganggaran, pemerintah provinsi telah menyiapkan alokasi dana untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian.
Fokus utama penganggaran tersebut diarahkan pada penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai agar para petani memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi anomali cuaca. Hadi Setiawan menjelaskan bahwa langkah strategis ini sudah masuk dalam skema besar penganggaran provinsi.
"Itu sudah, program-program Jawa Timur sudah menyiapkan infrastruktur maupun sarana prasarana terkait masalah pertanian maupun yang lain-lainnya. Sudah menganggarkan untuk provinsi yang bisa dipakai untuk masyarakat Jawa Timur," ungkap legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Penguatan infrastruktur ini dinilai krusial mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional. Dengan ketersediaan sarana irigasi yang lebih modern dan tangguh, risiko gagal panen akibat defisit air dapat ditekan hingga nol persen jika mitigasi berjalan optimal.
Baca Juga : PLN UP3 Malang Bahas Pemasangan Listrik Warga Dusun Boro di UB Forest
Langkah ini juga mencakup pemberian bantuan-bantuan stimulan untuk menjaga kondisi operasional masyarakat petani di lapangan agar mereka tetap berdaya di tengah krisis.
Lebih lanjut, analisis dari Komisi B menekankan bahwa sinkronisasi antara kebijakan anggaran dengan kebutuhan riil di sektor agraris harus berjalan beriringan. Infrastruktur yang dibangun bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen perlindungan ekonomi bagi para petani yang paling rentan terdampak krisis global.
Diharapkan, dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang matang, produktivitas lahan di Jawa Timur tetap stabil meski dihadapkan pada kekeringan panjang. Selain penguatan internal, koordinasi lintas sektoral menjadi kunci agar masyarakat memiliki sandaran yang kuat saat menghadapi dinamika iklim yang kian ekstrem.
