Anggaran Kontrasepsi Meningkat Jadi Rp 400 Miliar, Daerah Terima Kucuran DAK | Ponorogo TIMES

Anggaran Kontrasepsi Meningkat Jadi Rp 400 Miliar, Daerah Terima Kucuran DAK

Sep 30, 2021 07:31
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Foto: Ist)
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Foto: Ist)

JATIMTIMES - Anggaran kontrasepsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengalami kenaikan cukup signifikan. Tahun ini, anggaran tersebut mencapai Rp 400 Miliar, dari yang sebelumnya sebesar Rp 62 Miliar.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, kenaikan anggaran itu untuk menekan angka kehamilan selama pandemi. Selain itu juga untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. BKKBN juga mengelontorkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah-daerah kota dan Kabupaten. 

Baca Juga : Tandatangani MoU Pinjaman PEN, Bupati Trenggalek: Tambah Fasilitas RSUD dan Bangun 20 Proyek Strategis 

 

"Kita tingkatkan berlipat-lipat. Dulu kalau klaim ke BPJS sulit, karena syarat belum tentu terpenuhi, maka sekarang ini anggaran itu langsung bisa di klaim di dinas KB setempat," jelas Hasto.

Dia juga menerangkan jika pihaknya terus melakukan penyuluhan terkait kontrasepsi secara door to door ke masyarakat. Hal ini dilakukan lantaran masa pandemi Covid-19, banyak perempuan takut datang ke fasilitas kesehatan.

Untuk itu, para penyuluh yang sebelumnya tidak diperbolehkan untuk membawa alat kontrasepsi, kini diperbolehkan untuk membawa alat kontrasepsi ketika melakukan penyuluhan.

"BKKBN merubah strategi, jadi penyuluhnya diperbolehkan membawa alat-alat kontrasepsi KB untuk diberikan kepada faskes-faskes. Sehingga faskes segera menerima alat kontrasepsi," tutur Hasto Wardoyo.

Langkah tersebut dilakukan agar mempermudah banyak perempuan usia produktif yang ingin memasang alat kontrasepsi, namun masih tidak berani datang ke fasilitas keluarga berencana (KB) akibat dari pandemi COVID-19.

Selain itu, juga diluncurkan gerakan sejuta akseptor serte melakukan pemasangan alat kontrasepsi pada titik-titik fasilitas kesehatan secara gratis, baik itu bidan, puskesmas dan faskes lain.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Sepakati Rencana Perubahan APBD Tahun 2021 

 

"Mudah diakses, pemasangan gratis dan juga pelayanan ada, ini penting sekali," kata Hasto, dalam Program Keluarga Berencana di Masa COVID-19 yang diikuti secara daring.

Dalam pemberian edukasi mengenai KB dan reproduksi, BKKBN tentunya mempunyai penyuluh keluarga berencana sebanyak 23 ribu di lapangan. Jumlah tersebut, nantinya akan ditambah seiring dengan instruksi presiden yang menginginkan ditambah 4000, sehingga totalnya menjadi sekitar 27 ribu. 

"Kita juga punya kader 1,2 juta, kita manfaatkan dengan melalui virtual, melakukan e-learning pada mereka, kita berikan pemahaman kepada mereka pendidikan seks maupun terkait reproduksi," pungkasnya.

Topik
BKKBN penyuluhan bkkbn Alat Kontrasepsi penyuluhan bkkbn anggaran kontrasepsi

Berita Lainnya