Tolak Impor Beras, Komisi IV DPR RI: Lagi Panen Raya, Kasihan Petani | Ponorogo TIMES

Tolak Impor Beras, Komisi IV DPR RI: Lagi Panen Raya, Kasihan Petani

Mar 25, 2021 18:53
Sudin, Ketua Komisi IV DPRD RI asal PDI Perjuangan (Nurhadi Banyuwangi/JatimTimes)
Sudin, Ketua Komisi IV DPRD RI asal PDI Perjuangan (Nurhadi Banyuwangi/JatimTimes)

BANYUWANGITIMES - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) secara tegas menolak kebijakan pemerintah pusat yang berencana melakukan impor beras. Alasanya, karena  saat ini sedang panen raya yang berlangsung antara Maret-Mei 2021. Sehingga apabila melakukan impor beras saat musim panen akan sangat merugikan para petani. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, saat kunjungan kerja terbatas bersama jajaran Komisi IV DPR RI di Pendapa Sabha Swagatha Blambangan, Banyuwangi, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga : Fyfy, Karateka Kid Ngawi Kembali Sabet Juara Satu Kejurnas

Selanjutnya, dia menuturkan, masa panen raya  tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

"Waktu terakhir rapat Komisi IV minggu lalu, kesimpulan rapat kami semua fraksi memutuskan menolak impor beras," tegas Sudin. 

Apabila stok beras dirasa kurang dan pemerintah akan melakukan impor, menurutnya, waktunya tidak pas karena mulai bulan ini dan beberapa waktu ke depan sektor pertanian Indonesia akan memasuki  masa panen raya.

"Mungkin kalau memang kita kurang wajib impor, ya impor. Tetapi bukan sekarang waktunya, karena sekarang lagi panen besar, kasihan petaninya," imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut dia juga menyinggung sisa impor tahun 2018 lalu yang masih ada sekitar 230 ribu ton beras. Dengan perincian 170 ribu ton beras kondisinya masih layak dan sisanya sekitar 106 ribu ton sudah tidak layak.

Kemudian usulan dari Komisi IV DPR RI, lanjutnya, apabila kondisi beras sudah tidak layak ada dua kemungkinan. Pertama, jika masih bisa digunakan kembali dengan cara dicuci, biasanya dimanfaatkan untuk bahan baku pabrik tepung beras.

Baca Juga : Truk Pengangkut Bahan Triplek Terguling di Blitar, Diduga Kelebihan Muatan

"Kalau memang sudah rusak berat ya dimusnahkan. Dimusnahkan itu wewenang Bulog dan mendapat izin dari Kementerian Keuangan. Berarti Kementerian Keuangan mengganti beras yang dimusnahkan," tambahnya.

Seperti ramai diberitakan dalam beberapa media sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton. Kemudian untuk kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.

Menurut pemerintah, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM. Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat berpotensi mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.

 

Topik
impor beras komisi iv dpr ri beras petani Tolak Impor Beras berita kabupaten banyuwangi

Berita Lainnya