Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota  Blitar, Nuhan Wahyudi (Dokumentasi JatimTIMES).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Nuhan Wahyudi (Dokumentasi JatimTIMES).

Wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kota Blitar angkat suara terkait pemutusan kontrak tenaga outsourcing yang dilakukan di lingkup pemerintahan. Legislatif menilai, langkah yang diambil tersebut tak menyalahi aturan dan sama sekali tak berkaitan dengan agenda politik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Nuhan Wahyudi mengungkapkan, Pemkot Blitar memiliki kewenangan pemberhentian dan pemutusan kontrak tenaga outsourching. Dalam hal ini, pemkot bisa melakukan evaluasi kinerja.

Baca Juga : Pabrik dan Perusahaan Industri di Kabupaten Malang Tetap Beroperasi selama PPKM

Namun abila ditemukan indikasi tenaga outsourcing yang ketahuan secara berlebihan memberikan dukungan politiknya kepada salah satu calon pada Pilkada 2020 lalu, Nuhan meminta Pemkot untuk melakukan pembinaan. 

“Kami yakin dalam kasus ini tidak ada muatan politik," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (12/1/2021).

Lebih jauh dia menyampaikan, kabar adanya muatan politik sebagaimana yang beredar selama ini dia yakini tidak demikian. Namun apaila dalam praktiknya ditemukan tenaga yang terlalu berlebihan berkaitan pilihan politik, maka dia meminta agar ada pembinaan khusus. 

"Karena sebagai tenaga outsorcing, lalu terang-terangan menndukung siapa kan kurang elok juga. Tapi kalau misalnya sampai diputus kontrak  ya itu berarti hasil evaluasi soal kinerja," ungkap Nuhan.

Dia pun mendorong kepada Pemkot Blitar untuk melakukan evaluasi tenaga outsourching secara berkala. Evaluasi secara berkala penting dilakukan karena menyangkut kinerja para tenaga outsourcing. "Evaluasi ini harus dilakukan karena menyangkut kinerja. Kalau kinerja tidak maksimal tapi tetap dipertahankan kan kasihan yang lain," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso saat dihubungi awak media menyampaikan, tidak diperpanjangnya kontrak tenaga outsourching dilakukan murni untuk keperluan evaluasi tanpa ada muatan politis. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun untuk melihat kinerja para pekerja outsourcing. Perusahaan penyedia melakukan evaluasi kinerja setiap kontrak habis.

Baca Juga : PPKM Efektif Mulai Hari ini, Legislatif: Kami Harap Masyarakat Mendukung Penuh

“Kalau kinerjanya bagus tentu akan kita pertimbangkan. Karena sudah tentu pemerintah tidak mau memberikan gaji kepada yang kinerjanya kurang baik," ucap Santoso. 

Diberitakan sebelumnya, puluhan tenaga outsourcing menggeruduk Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar, Senin (11/1/2021).

Dalam demo ini para tenaga outsourching mempertanyakan kontrak kerjanya di DLH Kota Blitar yang diberhentikan sejak 31 Desember 2020. Mereka menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses rekrutmen tenaga kontrak di DLH Kota Blitar pada 2021 ini. Diantaranya terkait ditemukannya nama-nama yang diduga fiktif dalam website PT yang merekrut tenaga outsourcing.