Menaker Ida Fauziyah (Foto:   Inibaru.id)
Menaker Ida Fauziyah (Foto: Inibaru.id)

Kabar tidak naiknya upah minumum 2021 hingga kini masih heboh diperbincangkan.  Bahkan, upah minimum 2021 yang tidak naik ini membuat para buruh semakin keras menolak UU Cipta Kerja.  

Kabarnya buruh akan kembali menggelar aksi demo pada 2, 9, dan 10 November 2020 mendatang.  

Baca Juga : UMP 2021 Dikabarkan Bisa Lebih Rendah dari Tahun Ini, Benarkah?

 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi covid-19.

Surat tersebut berisi tentang permintaan kepada para gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada 31 Oktober 2020.

Terkait hal ini, Ida pun akhirnya angkat bicara dan menjelaskan alasan mengapa upah minimum 2021 tidak naik.   Alasan yang pertama yakni karena kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini lesu lantaran imbas covid-19.  Penurunan ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan II yang diketahui minus 5,31 persen.  

Lalu alasan kedua karena pendapatan perusahaan yang turun.  Berdasarkan data analisis dari survei dampak covid-19 terhadap pelaku usaha yang ditemukan oleh BPS, ada 82,85 persen perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan.  

Dari jumlah itu, sebanyak 53,17 persen usaha menengah dan besar serta  62,21 persen usaha mikro dan kecil mengalami kendala keuangan. Termasuk biaya operasional dan pegawai.  

"Ini beberapa survei yang menjadi latar belakang mengapa dikeluarkan SE tersebut. Jadi, intinya sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar upah meskipun sebatas upah minimum yang berlaku saat ini," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

Sementara untuk alasan yang ketiga, Ida mengatakan keputusan ini sudah dibahas bersama pengusaha dan buruh.  Kondisi tersebut sudah dibicarakan dalam forum yang ada di Dewan Pengupahan Nasional (Depennas).

Baca Juga : Demo Tolak UU Cipta Kerja Belum Berakhir, Ribuan Buruh Akan Datangi Istana Hari Ini

 

Depennas sendiri terdiri dari tripartit. Yaitu unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan pengusaha. "Diskusi mendalam kami lakukan dalam waktu cukup lama. Penetapan ini adalah jalan tengah yang kami ambil hasil diskusi di Depennas," ucapnya.

Lebih lanut Ida menambahkan bahwa pemerintah tidak diam begitu saja meski upah minimum tahun 2021 tidak naik.  Hingga saat ini pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada pekerja dalam bentuk subsidi gaji, kartu pra kerja dan berbagai bantuan lainnya.  

Ida juga menegaskan bantuan yang diterima oleh para bekerja itu bukan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, melainkan dari pemerintah yang bersumber dari APBN.