Suasana saat salah satu staf KPU Kabupaten Malang Divisi Teknis dan Humas, Bobby Gandhi memberikan penjelasan kepada awak media di luar ruang sidang DPRD Kabupaten Malang, Kamis (24/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Suasana saat salah satu staf KPU Kabupaten Malang Divisi Teknis dan Humas, Bobby Gandhi memberikan penjelasan kepada awak media di luar ruang sidang DPRD Kabupaten Malang, Kamis (24/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

Proses rapat pleno terbuka pada tahapan pengundian nomor urut Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang yang digelar di Ruang Sidang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, Kamis (24/9/2020) diwarnai dengan kericuhan.

Kericuhan tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan jumlah orang yang masuk dengan pengamanan super ketat serta dilarangnya para wartawan dari berbagai media, seperti media online, media cetak maupun media televisi untuk masuk meliput agenda tersebut.

Baca Juga : 2 Hari Polres Blitar Sterilisasi Jalur KPU, Ada Apa?

Banyak yang menyesalkan sikap dari KPU Kabupaten Malang dengan tidak memperbolehkan rekan-rekan wartawan untuk masuk meliput agenda sidang rapat terbuka pengundian nomor urut paslon. Salah satunya datang dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Malang Raya.

Melalui Wakil Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, mengungkapkan, bahwa saat rekan-rekan awak media yang telah menunggu sejak pagi dan pada akhirnya dilarang masuk ke ruang sidang.

"Rekan-rekan media akan masuk ke ruang paripurna untuk melakukan peliputan pengambilan nomor urut paslon. Tapi, ketika mau masuk tidak boleh oleh petugas yang berjaga," ungkapnya kepada awak media yang lain di luar gedung DPRD Kabupaten Malang.

Cahyono menegaskan, bahwa aksi pelarangan peliputan wartawan oleh KPU Kabupaten Malang jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

"KPU Kabupaten Malang berdalih atas dasar PKPU nomor 13 tahun 2020, tentang pelaksanaan rapat pleno terbuka. Kekuatannya dengan Undang-Undang, tinggi mana?" tegasnya.

Hal itulah yang pada akhirnya membuat seluruh wartawan yang telah menunggu sejak pagi akhirnya memutuskan untuk keluar dari gedung DPRD Kabupaten Malang sebagai bentuk protes atas tindakan pelarangan peliputan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang.

Sementara itu, sebelumnya salah satu staf Divisi Teknis dan Humas KPU Kabupaten Malang Bobby Gandhi, menjelaskan, bahwa dasar dari pelarangan para wartawan untuk meliput agenda rapat pleno terbuka di ruang sidang DPRD Kabupaten Malang yakni PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Baca Juga : 6 Orang Meninggal, Tujuh Desa di Saronggi Sumenep Lockdown

"Mohon maaf teman-teman media semua, pelaksanaan rapat pleno terbuka kami tidak dapat memberi ruang kepada undangan selain yang disebutkan di dalam Pasal 55 PKPU Nomor 13 Tahun 2020," jelasnya.

Bobby lebih menyarankan untuk rekan-rekan wartawan yang terdiri dari berbagai media seperti media online, media cetak dan media televisi untuk melihat secara streaming melalui akun YouTube KPU Kabupaten Malang.

Setelah menyarankan hal tersebut, Bobby bersama satu rekannya kembali memasuki ruang sidang dalam agenda rapat pleno terbuka yang terlihat sepi sunyi. Hanya beberapa orang yang berada di dalamnya.

Sebagai informasi bahwa proses pengundian nomor urut untuk paslon Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) dan Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) telah berjalan secara streaming YouTube dan menetapkan untuk paslon SanDi mendapatkan nomor urut 1 dan paslon LaDub mendapatkan nomor urut 2 pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 mendatang.