Terhalang Rumah Kosong hingga Kecurigaan Pajak, BPS Kejar 100 Persen Sensus Ekonomi

JATIMTIMES - Mengejar angka 100 persen ternyata bukan perkara sederhana bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Di balik capaian 67,8 persen Sensus Ekonomi 2026, petugas masih harus menghadapi persoalan klasik: warga sulit ditemui hingga munculnya kecurigaan terhadap tujuan pendataan.

Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifudin mengatakan, pendataan berlangsung dari rumah ke rumah dan menyasar sekitar 460 ribu unit. Proses tersebut melibatkan sekitar 620 petugas, dengan lebih dari 560 orang turun langsung ke lapangan.

Baca Juga : Bermodal Pinjaman KUR BRI Rp 3 Juta, Pemilik Dwi Cell dan Laundry di Kediri Sukses Jadi Agen BRILink 

Setiap petugas ditargetkan mendata sekitar 800-900 rumah tangga atau unit usaha selama dua setengah bulan. Dalam sehari, mereka rata-rata harus mendatangi 11-13 titik.

Target itu tidak selalu mudah dicapai. Ada warga yang sedang bekerja, rumah kosong karena penghuni bepergian atau pindah, hingga akses ke kawasan perumahan elite yang harus melewati koordinasi dengan keamanan dan pengurus lingkungan.

Kawasan militer juga memiliki tantangan tersendiri. BPS sudah berkoordinasi dengan pimpinan satuan, tetapi mobilitas anggota yang sedang menjalankan tugas di luar daerah membuat petugas tidak selalu bisa langsung bertemu sasaran.

Di luar persoalan teknis tersebut, ada tantangan yang lebih sensitif: kepercayaan masyarakat.

Kedatangan petugas yang menanyakan informasi mengenai pendapatan, aset, kepemilikan rumah hingga aktivitas usaha membuat sebagian masyarakat mengaitkan sensus dengan persoalan pajak atau program pemerintah.

Umar membantah anggapan tersebut. Ia memastikan Sensus Ekonomi merupakan agenda rutin BPS dan tidak berkaitan dengan penarikan pajak.

“Karena sekarang lagi ramai, kok tiba-tiba ada sensus, dikait-kaitkan dengan asumsi macam-macam, termasuk dikaitkan dengan pajak. Ada ketidaktahuan masyarakat, sebenarnya ini bukan kegiatan yang dadakan,” tegas Umar.

BPS sebenarnya memiliki mekanisme untuk meyakinkan masyarakat bahwa petugas yang datang merupakan petugas resmi. Mereka dibekali surat tugas yang diketahui lurah hingga ketua RT.

Baca Juga : YouTuber Bigmo Diduga Libatkan Anak Promosikan Vape Saat Live, Dilaporkan ke KPAI

Petugas juga mengenakan rompi atau seragam Sensus Ekonomi, membawa kartu identitas dengan kode QR dan menggunakan gawai untuk melakukan pendataan.

Namun, kelengkapan identitas tersebut tetap harus berhadapan dengan kondisi sosial di lapangan. Ketika kepercayaan terhadap orang yang datang ke rumah tidak mudah dibangun, target pendataan pun ikut menjadi tantangan.

Padahal, BPS harus memastikan seluruh sasaran terdata sebelum sensus berakhir pada 31 Agustus 2026. Progres sementara baru mencapai 67,8 persen.

Umar menilai persoalan bukan hanya menyelesaikan pendataan secara kuantitas. Data yang diperoleh harus benar agar bisa digunakan pemerintah sebagai dasar kebijakan.

“Sensus ekonomi ini selain mendata kuantitasnya, tentunya yang terpenting adalah kualitas data. Sehingga nanti kelihatan betul Kota Malang itu struktur ekonominya seperti apa,” pungkasnya.

Dengan waktu yang tersisa, pekerjaan BPS bukan sekadar mengejar rumah dan unit usaha yang belum didatangi. Mereka juga harus memastikan masyarakat bersedia membuka pintu dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Sebab, sensus yang mencapai 100 persen secara jumlah belum tentu menghasilkan gambaran ekonomi yang akurat jika data yang diperoleh tidak berkualitas.